Berita Bogor (isikata) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Kecamatan Sukamakmur berkomitmen memberikan layanan sosial yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh warganya. Salah satu upaya nyatanya diwujudkan melalui inovasi PUSYANSOS PENTAS (Peningkatan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas Sosial melalui Pusat Pelayanan dan Penanganan Penyandang Disabilitas Sosial).
Program ini hadir sebagai bentuk respons nyata atas kebutuhan para penyandang disabilitas sosial yang selama ini masih kesulitan mengakses berbagai layanan dasar seperti informasi, pendampingan, hingga rehabilitasi sosial. Melalui pusat pelayanan ini, Pemkab Bogor berupaya menghapus kesenjangan tersebut dengan pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif.
Sejak diluncurkan pada awal tahun 2025, PUSYANSOS PENTAS telah melayani lebih dari 50 penyandang disabilitas sosial di wilayah Kecamatan Sukamakmur. Banyak di antara mereka kini telah mendapatkan akses pelatihan kerja, layanan terapi, hingga dukungan administratif yang sebelumnya sulit dijangkau.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kecamatan Sukamakmur menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan program ini agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan.
“PUSYANSOS PENTAS bukan sekedar program administratif, tetapi wujud nyata kepedulian dan tanggung jawab sosial kami terhadap kelompok rentan,” ujar Camat Sukamakmur, Bakri Hasan.
Bakri menjelaskan, pusat pelayanan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti layanan konseling sosial, pendampingan administrasi (akses bantuan sosial dan dokumen kependudukan), serta koordinasi lintas sektor untuk rehabilitasi medis dan pelatihan keterampilan.
“Kami ingin memastikan bahwa penyandang disabilitas sosial tidak lagi merasa tersisih dari layanan pemerintahan. Kami hadir untuk mendengar, melayani, dan memberdayakan,” tandasnya.
Ia menuturkan, inovasi ini melibatkan kolaborasi aktif antara Dinas Sosial, puskesmas, dan organisasi penyandang disabilitas, guna memastikan pendekatan yang menyeluruh dan tepat sasaran.
“Harapannya, PUSYANSOS PENTAS dapat menjadi contoh model pelayanan sosial yang inklusif dan adaptif, tidak hanya di tingkat kecamatan, tetapi juga di tingkat kabupaten hingga nasional,” pungkasnya. (*)