Berita Pangandaran (Isikata)- Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Pangandaran segera menyusun masterplan dan road map tata kelola air serta limbah yang terintegrasi. Langkah itu dinilai krusial untuk menjaga estetika dan kenyamanan destinasi wisata kelas dunia, terutama terkait persoalan limbah yang mengalir ke laut dan semrawutnya kabel telekomunikasi di kawasan wisata.
Asep mengungkapkan, saat ini terdapat lima saluran pembuangan induk yang bermuara langsung ke Pantai Barat Pangandaran. Kondisi tersebut dinilai ironis karena kawasan itu merupakan zona utama aktivitas wisatawan. Di sisi lain, fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tersedia masih sangat terbatas dan belum berfungsi optimal.
“Pemerintah daerah baru membangun satu IPAL di wilayah Pantai Barat, itu pun belum selesai. Persoalan limbah ini harus dipikirkan secara komprehensif dengan melibatkan pelaku pariwisata, pemerintah desa, hingga pengusaha hotel dan restoran,” kata Asep usai kegiatan bersih-bersih pantai bersama Kapolda Jabar di Pantai Barat Pangandaran, Jumat (6/2/2026).
Menurutnya, masih ada hotel dan restoran yang diduga membuang limbah langsung ke saluran drainase. Untuk itu, ia mendorong pembangunan IPAL komunal sebagai solusi bagi pelaku usaha yang belum mampu membangun fasilitas pengolahan limbah secara mandiri.
Selain persoalan limbah, Asep juga menyoroti semrawutnya kabel internet, PLN, dan Telkom yang dinilai mengganggu pemandangan kawasan wisata. Ia mengusulkan agar pembangunan drainase ke depan mengadopsi konsep ducting cable atau penyediaan jalur khusus kabel bawah tanah.
Mata kita akan terhalang oleh kabel jika tidak segera diatur. Harapan kami, saat menyusun Detailed Engineering Design (DED) drainase, sekalian dimasukkan konsep ducting cable. Jadi drainase tersebut multifungsi, untuk aliran air sekaligus tempat kabel,” ujarnya.
Berdasarkan data yang diterimanya, estimasi anggaran pembangunan drainase komprehensif yang mencakup trotoar dan ducting di kawasan pantai mencapai Rp48 miliar. Proyek tersebut direncanakan membentang sepanjang kurang lebih 5 kilometer, mulai dari kawasan Sunset hingga Jembatan Merah.
Meski nilainya besar, Asep menilai investasi tersebut penting untuk jangka panjang demi menjaga citra Pangandaran sebagai destinasi unggulan. Ia menegaskan, secara regulasi Kabupaten Pangandaran telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang memadai. Namun, kendala utama berada pada tataran pelaksanaan dan belum ada peta jalan yang jelas.
“Kita bicara soal wisata mendunia, tapi road map pengelolaan sampah dan limbah saja belum punya. Saya minta ini diprioritaskan. Masterplan Pangandaran untuk 20 hingga 30 tahun ke depan harus segera dibuat agar kita tahu apa yang harus dikerjakan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya,” pungkasnya.**
