Berita  

Ketua DPRD Pangandaran Dukung Pengungkapan Dugaan Pungli yang Disinyalir Melibatkan Orang Dalam

Berita Pangandaran (Isikata)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengungkapan dugaan pungutan liar (pungli) dan modus penggunaan tiket palsu di kawasan objek wisata Pangandaran.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap sistem tiket yang saat ini dinilai masih memiliki banyak celah.

Menurut Asep, banyak variabel yang memungkinkan terjadinya praktik pungli, terutama di area pintu tol gate menuju kawasan wisata. Ia menyebut perlunya pengawasan yang intens dan berkelanjutan dari internal pengelola wisata.

“Kalau oknum, di mana-mana juga ada. Oleh karena itu, harus ada pola pengawasan yang ketat dan intens dari internal,” kata Asep, Rabu 9 Juli 2025.

Baca juga  Empat Banteng Jawa Dilepasliarkan di Taman Wisata Cagar Alam Pangandaran

Asep menambahkan, pengawasan secara teknis bisa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pangandaran, agar setiap potensi penyimpangan bisa segera ditindaklanjuti.

Dugaan praktik pungli dan adanya indikasi kecurangan dalam penarikan retribusi tiket disebutnya sebagai momentum untuk perbaikan menyeluruh.

“Pemkab Pangandaran harus berbenah. Ini jadi evaluasi bersama. Sistem digitalisasi harus benar-benar diimplementasikan. Sistem monitoring juga harus diperkuat untuk mencegah pungli dan praktik curang lainnya,” tegasnya.

Ia menyayangkan sistem tiket yang belum sepenuhnya digital, karena masih membuka peluang bagi oknum untuk bermain. Salah satu kelemahan yang ia soroti adalah petugas yang kerap tidak mengecek barcode tiket saat pengunjung masuk.

“Seringkali barcode tidak dicek, sehingga tiket palsu bisa saja lolos. Sistem tiketing harus dikaji ulang, agar ke depan lebih tertib administrasi, lebih menguntungkan daerah, dan tentunya lebih termonitor,” ungkapnya.

Baca juga  Petani Desa Maruyung Sari Ingin Jebol Jalan Antisipasi Banjir, Bupati Pangandaran Turun Tangan

Asep bahkan mencurigai adanya keterlibatan “orang dalam” dalam praktik pungli ini. Ia menilai, tidak mungkin skema seperti itu dijalankan oleh pihak luar saja.

“Kemungkinan ada orang dalam yang bermain secara terstruktur. Tidak mungkin hanya orang luar,” tandasnya.

DPRD Kabupaten Pangandaran menyatakan akan terus mendukung pengembangan kasus ini, dan mengapresiasi langkah aparat yang telah mulai mengungkap persoalan tersebut.***